MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. DASAR HUKUM
UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERMENAKER NO. 92 TAHUN 2004 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR SERTA TATA KERJA MEDIASI.

2. PENGERTIAN
MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL (MEDIASI) ADALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK, PERSELISIHAN KEPENTINGAN, PERSELISIHAN PHK DAN PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH HANYA DALAM SATU PERUSAHAAN MELALUI MUSYAWARAH YANG DITENGAHI OLEH SEORANG ATAU LEBIH MEDIATOR YANG NETRAL

MEDIATOR ADALAH PEGAWAI DISNAKER YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI MEDIATOR YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK BERTUGAS MELAKUKAN MEDIASI DAN BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN ANJURAN TERTULIS KEPADA PARA PIHAK YANG BERSELISIH UNTUK MENYELESAIKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK, PERSELISIHAN KEPENTINGAN, PERSELISIHAN PHK DAN PERSELISIHAN ANTAR SP/SB HANYA DALAM SATU PERUSAHAAN

3. RUANG LINGKUP MEDIASI
PERSELISIHAN HAK (PERTENTANGAN MENGENAI PELAKSANAAN NORMA)

PERSELISIHAN KEPENTINGAN (PERTENTANGAN MENGENAI PEMBUATAN NORMA)

PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH DALAM SATU PERUSAHAAN

4. KEWAJIBAN MEDIATOR
MEMANGGIL PARA PIHAK YANG BERSELISIH UNTUK DAPAT DIDENGAR KETERANGAN YANG DIPERLUKAN

MENGATUR DAN MEMIMPIN MEDIASI

MEMBANTU MEMBUAT PERJANJIAN BERSAMA, APABILA TERCAPAI KESEPAKATAN

MEMBUAT ANJURAN SECARA TERTULIS, APABILA TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN

MEMBUAT RISALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

MEMBUAT LAPORAN HASIL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

5. WEWENANG MEDIATOR
MENGANJURKAN KEPADA PARA PIHAK YANG BERSELISIH UNTUK BERUNDING TERLEBIH DAHULU DENGAN I’TIKAD BAIK SEBELUM DILAKSANAKAN MEDIASI

MEMINTA KETERANGAN, DOKUMEN, DAN SURAT - SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PERSELISIHAN

MENDATANGKAN SAKSI ATAU SAKSI AHLI DALAM MEDIASI APABILA DIPERLUKAN

MEMBUKA BUKU DAN MEMINTA SURAT - SURAT YANG DIPERLUKAN DARI PARA PIHAK DAN INSTANSI ATAU LEMBAGA TERKAIT

MENERIMA ATAU MENOLAK WAKIL PARA PIHAK YANG BERSELISIH APABILA TERNYATA TIDAK MEMILIKI SURAT KUASA

Saepul Anwar, SH