Postingan

Menampilkan postingan dari 2018

Mogok kerja karyawan PT. Bridgestone

Gambar
Pekerja PT. Bridgestone tire indonesia Bekasi Plant melakukan MOGOK Kerja selama 2 hari ini, dimulai pada tanggal 25-26 Oktober 2018. Mogok kerja dilakukan karena management PT. Bridgestone secara sepihak mengurangi Upah pekerja pasca putusan Peninjauan Kembali di  Mahkamah Agung tentang kenaikan upah tahun 2016. Management PT. Bridgestone eksekusi putusan PK tanpa pemberitahuan terhadap seluruh pekerja dan tanpa mekanisme Eksekusi Putusan, hal ini yang memicu reaksi Pekerja melakukan MOGOK Kerja serentak.

Mogok telah dilakukan selama 2 hari ini dan belum ada kesepakatan yang dicapai untuk menyelesaikan permasalahan. Dari berbagai Anggota SPKEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi perwakilan memberikan dukungan dengan datang langsung ke depan PT. Bridgestone dan direncanakan akan melakukan Aksi Unjuk rasa yang melibatkan banyak anggota didepan PT. Bridgestone.


Serikat Pekerja : UMK Kabupaten Bekasi harus ditetapkan berdasarkan Undang-undang

Gambar
23 Oktober 2018 berlangsung Rapat dewan PengupahanKabupeten Bekasi (DEPEKAB) membahas tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi Tahun 2019. Disampaiakan oleh salahsatu anggota DEPEKAB unsur SPSI yaitu Bung Zen Mutowali bahwa rapat kali ini adalah rapat yang kedua membahas tentang UMK dan berdasarkan tata tertib yang telah disepakati bahwa pembahasan UMK adalah 3 kali rapat dan akan diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2018. Pada pertemuan sebelumnya juga telah disampaikan oleh DEPEKAB Unsur Serikat Pekerja harus dilakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dari pertemuan yang dilaksanakan pada siang tadi Bung Zen mutowali menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.Dalam pertemuan tadi Pemerintah menyampaikan tentang Surat Edaran dari kementrian terkait tentang Penyampaian Inflasi (2,88%) dan Pertumbuhan Ekonomi (5,15%) yang jumlahnya 8,03% 2.Bahwa sampai dengan saat ini Serikat Pekerja menolak keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan penetapan UMK …

DPC KSPSI BEKASI ADAKAN PENDIDIKAN KADERISASI

Gambar
Sabtu 20 Oktober 2018 bertempat di Aula DPC KSPSI Bekasi diadakan Pendidikan Kaderisasi SPSI yang diikuti oleh 60 peserta dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) anggota masing-masing Federasi. Beberapa materi disampaiakan oleh para Narasumber pada hari ini antara lain :
Ideologi dan Prinsip-prinsip Perjuangan SPSI yang disampaiakan oleh Ketua DPC KSPSI Bekasi Bung R. AbdullahPenyelesaian perselisihan, Advokasi dan Penanganan kasus disampaikan oleh Endang Rokhani, SH, MsiPengenalan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disampaiakan oleh Sekretaris DPC KSPSI Bekasi Bung Fajar WinarnoPeran serikat Pekerja dalam Perjuangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disampaiakan oleh Bidang Pendidikan DPC KSPSI Bekasi bung Hermansyah, SH Dalam mengikuti pendidikan kali ini peserta sangat antusias mengikuti semua materi yang disampaikan mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 17:30. pelaksanaan tanggal 20 oktober 2018 ini merupakan rangkaian pendidikan yang digelar 2 kali dalam seminggu dengan peserta yang sama. …

KASASI PERUSAHAAN DITOLAK, M. IQBAL KETUA PUK SPKEP SPSI PT. DARMEX DIPEKERJAKAN KEMBALI

Gambar
Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi No. 763 K/Pdt.Sus-PHI/2017 menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi yaitu PT. Darmex Oil & fats atas perkara No 179/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Darmex Oil & Fats (M. Iqbal). Artinya sesuai dengan Putusan PHI Bandung saudara Iqbal dipekerjakan kembali di PT. Darmex Oil & Fats karena dinyatakan hubungan kerja belum terputus. Selain dipekerjakan kembali, PT. Darmex juga harus membayar Upah, THR dan hak lainnya yang belum dibayarkan. Jika PT. Darmex tidak menjalankan putusan maka dihukum dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000. Pertimbangan Mahkamah agung dalam hal-hal yang dsampaiakan PT. Darmex antara laian bahwa Iqbal dikategorikan mengundurkan diri dan lain-lain dalam memori Kasasinya sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 April 20…

HASIL RAPAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BEKASI UNTUK UMK 2019

Gambar
Informasi tentang rapat dewan pengupahan kabupaten Bekasi hari ini Kamis 18 Oktober 2018 yang berlangsung di ruang rapat Disnaker Kabupaten Bekasi. Disampaikan langsung oleh Depekab unsur Serikat Pekerja yaitu Bung Hadi, Bung Untung dan Bunga Ismail di depan kantor setelah rapat selesai antara lain:
1. Rapat dibuka dengan pembahasan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penetapan Upah Minimum.
2. Bahwa Depekab unsur Serikat Pekerja menyampaikan agar dilaksanakan Survey KHL sebelum penetapan UMK
3. Pembentukan tim kecil dari unsur Serikat Pekerja dan APINDO untuk pembahasan yang lebih intens
4. UMK Kabupaten Bekasi akan dibahas 2 kali pertemuan lagi yaitu pada tanggal 22 dan 30 Oktober 2018
5. Bahwa Depekab unsur Serikat Pekerja juga menyampaikan agar UMSK Kabupaten Bekasi juga wajib diterapkan. Demikian informasi hasil rapat depekab hari Kamis 18 Oktober 2018. Anggota depekeb unsur Serikat Pekerja juga menghimbau kepada Pekerja yang ada di Kabuaten Bekasi agar senantiasa member…

KPAI, FSPKEP SPSI dan BPJS Watch Minta Presiden Evaluasi Perpres JKN Bayi Baru Lahir

Gambar
Sekretaris FSP KEP SPSI, Sulistiyono (kiri),didampingi Ketua KPAI, Susanto (kedua dari kiri), dan Komisioner Bidang Kesehatan & NAPZA KPAI, Sitti Hikmawatty (ketiga dari kiri) dalam Jumpres tentang Evaluasi Perpres No.82 Tahun 2018 di Jakarta, Senin (15/10/2018). (Tim Media FSPKEP SPSI/Zaky) JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan SPSI, BPJS Watch dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Permintaan mereka dikhususnya untuk mencabut Pasal 104 Perpres tersebut. Jika tidak dicabut, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesehatan bayi yang baru lahir, akibat tidak mendapat layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
Perpres tersebut resmi ditandatangani pada tanggal 17 September 2018. Pada Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2), disebutkan tentang pendaftaran bayi baru lahir kepada BPJS Kesehatan paling lama 2…

KEANGGOTAAN SPKEP SPSI JABAR BERJAMBAH 3 TAHUN TERAHIR

Gambar
BANDUNG — Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) berkomitmen menunjukkan dedikasinya melakukan pembelaan, melindungi, menyejahterakan dan meningkatkan pengetahuan bagi para anggota FSP KEP SPSI. FSP KEP SPSI juga bertekad mewujudkan visi organisasi yakni ‘Optimalisasi 6 (Enam) Penguatan Organisasi Untuk Mewujudkan SPKEP SPSI Berkelas Dunia’. Maka dari itu, FSP KEP SPSI terus berupaya menambah jumlah anggota anggota FSP KEP SPSI setiap waktu. Salah satu prestasi ditorehkan PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat (Jabar). Dalam tiga tahun, PD FSP KEP SPSI Jabar mampu meningkatkan jumlah anggota anggota FSP KEP SPSI dari 56 ribu-60 ribu pada tahun 2015 menjadi 81.621 orang per bulan Agustus 2018. Prestasi ini merupakan komitmen tinggi yang dilakukan seluruh pengurus PD FSP KEP SPSI Jabar yang dibantu semua pengurus Pimpinan Cabang (PC) di 11 PC dan pengurus PUK (Pimpinan Unit Kerja) se-Jabar. Rinciannya, jumlah anggota sudah …

RAKERDA SPKEP SPSI JABAR

Gambar
PD SPKEP SPSI Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) untuk memantapkan dan menajamkan kembali Program Kerja hasil Musyawarah Daerah (MUSDA). RAKERDA dilaksanakan selama 3 hari mulai Senin s/d Rabu 1 – 3 Oktober 2018 bertempat di Hotel Yehezkiel Lembang Bandung. Jumlah Peserta yang terdaftar oleh Panitia penyelenggara yang diketuai oleh Bawit Umar berjumlah 116 Peserta dari 12 Kabupaten dan kota. Dibuka oleh Ketua Umum PP SPKEP SPSI (R. Abdullah) melalui sambutanya menyampaikan tentang 6 Agenda Penguatan Organisasi yang tertuang dalam AD/ART SPKEP SPSI. Sekaligus ada beberapa catatan yang disampaikan kepada seluruh peserta berupa ajakan agar tetap konsisten dalam Perjuangan Pekerja. Ketua Umum juga menyampaiakan agar kita semua sebagai Ativis melihat kinerja Pemerintah, jika keberpihakan Pemerintah seimbang terhadap Pekerja dan pengusaha maka layak untuk kita dukung, tapi jika hanya berpihak kepada Pengusaha maka hanya ada satu kata yaitu “LAWAN”, tegasnya. dengan di…

MUSNIK PUK SPKEP SPSI PT. GRANITOGUNA BUILDING CERAMOCS

Gambar
PUK SPKEP SPSI PT. Granitoguna Building Ceramics Serikat Pekerja yang beralamat di daerah Cikarang Timur ini sedang melaksanakan pesta demokrasi 3 tahunan yang disebut Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK). bertempat di Hotel Yehezkiel Lembang bandung selama 2 hari mulai Sabtu sampai dengan Minggu 29-30 September 2018. diikuti oleh 45 Peserta mewakili Anggota yang berada di Perusahaan. dibuka oleh Ketua PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi R. Abdullah dan melalui sambutanya menyampaiakan agar Program kerja yang dihasilkan mampu menjawab tantangan serikat Pekerja mendatang. MUSNIK merupakan amanat AD/ART SPKEP SPSI yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali pada tingkat Pimpinan Unit Kerja (PUK) untuk menentukan Kepengurusan 3 tahun yang akan datang, menetapkan Program kerja, Peraturan Organisasi penjabaran dari AD/ART dan Rekomendasi yang akan dijalankan Organisasi. Semoga dalam pelaksanaan MUSNIK PUK SPKEP SPSI PT. Granito yang bergerak dibidang Industri Granit ini mampu menjawab tantanga…

keanggotaan SPKEP SPSI Bekasi

Gambar
Ada pertanyaan bagaimana cek keanggotaan SPKEP SPSI apakah cukup dengan punya KTA?
Jawab : Setiap pekerja yang masuk menjadi Anggota SPKEP SPSI wajib mengisi formulir keanggotaan yang disediakan oleh PUK SPKEP SPSI atau PC dan selanjutnya dibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). Data keanggotaan itu sendiri tersimpan oleh PUK SPKEP SPSI dan PC SPKEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi pada saat proses pembuatan KTA.
data tersebut sifatnya masih manual dan belum bisa dicek secara online, tapi yang jelas ketika telah mendapatkan KTA maka secara legal telah menjadi Anggota SPKEP SPSI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPKEP SPSI (AD/ART) dan sekaligus melekat hak dan Kewajibannya sebagai Anggota SPKEP SPSI.
lebih detail tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga SPKEP SPSI sebagai berikut :
Pasal 1 Anggota Anggota SP KEP SPSI adalah pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di suatu perusahaan di dalam maupun luar negeri dan tercatat menjadi anggota secara sukarela di Pimpinan Unit Kerja…

TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Gambar
Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Berikut ketentuan seputarpajak penghasilan pasal 21 yang sudah diperbarui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP  ( PTKP 2016 ) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. UU  No. 36 tahun 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Pasal 17 (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp50.000.0…

Rakorwil Pengupahan Wilayah Bekasi Raya

Gambar
Disnaker Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, 04 September 2018 bertempat di Hotel Akshaya, Teluk Jambe Karawang melakukan kegiatan Rakorwil Pengupahan Wilayah Bekasi Raya yg meliputi Wilayah Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang.

Hadir sebagai Narasumber Anggota Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Bpk.Saepul Anwar dari FSPKEP SPSI, Bpk.Rudi dari Apindo dan Ibu Diah dari Disnaker Provinsi Jawa Barat. Adapun informasi yg disampaikan oleh narasumber adalah terkait perkembangan penetapan upah minimum tahun 2019.

Kepada seluruh jajaran Pengurus Cabang dan pengurus Unit sampai dengan Anggota SPKEP SPSI yang ada di wilayah kabupaten dan Kota Bekasi agar mempersiapkan diri terlibat dalam perjuangan Upah Minimum tahun 2019

PUK SPKEP SPSI PT. Multistrada Arah Sarana Tbk gelar rapat Anggota

Gambar
PUK SPKEP SPSI PT. Multistrada Arah Sarana Tbk gelar rapat Anggota utuk mempererat silaturahmi dan membangun Soliditas dan Solidaritas dalam berorganisasi. Dalam Rapat anggota kali ini banyak hal yang disampaiakan oleh pengurus PUK dan PC FSP KEP SPSI Bekasi, diantaranya adalah :
1. Laporan Keuangan PUK SPKEP SPSI PT. Multistrada Arah Sarana Tbk
2. Sosialisasi kinerja Organisasi yang telah dilaksanakan
3. Sosialisasi pembelian gedung trening center SPKEP SPSI Bekasi
4. Pembekalan Anggota PUK SPKEP SPSI PT. Multistrada Arah Sarana Tbk

Rapat anggota dlakukan sebanyak 4 sesi yang tergabung dalam 2 hari pelaksanaan yaitu tanggal 21 dan 29 Agustus 2018. sesi yang pertama pagi hari untuk anggota yang pulang shift 3 dan sesi kedua sore hari untuk anggota yang pulang shift 1. dengan adanya kegiatan seperti ini yang telah diamanatkan melalui program kerja hasil MUSNIK (Musyawarah Unit Kerja) mudah-mudahan menambah pengetahuan buat anggota dalam berorganisasi serta anggota mengetahui kinerja o…

Bantuan untuk Lombok by SPKEP SPSI Bekasi

Gambar
Bantuan dari keluarga besar SP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi yang terhimpun melalui Pimpinan Cabang Federasi serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Bekasi (PC FSP KEP SPSI) hari Sabtu kemaren bertempat di aula DPC SPSI Bekasi tanggal 8 September 2018 dipersiapkan untuk dikirim ke Lombok, sortir pakaian layak pakai dilakukan untuk memastikan pakaian yang akan dikirim benar-benar layak untuk disumbangkan.
Selain Pakaian layak pakai juga kita menghimpun bantuan berupa uang tunai yang dikumpulkan melelui PUK SPKEP SPSI yang ada di Kabupaten dan Kota Bekasi yang kemudian dikumpulkan kembali menjadi satu di PC FSP KEP SPSI Bekasi. total dana yang terkumpul sementara Rp 63.000.000,- Sebagian dana bantuan sudah dikirim ke lombok melalui pengurus SP KEP SPSI di Mataram sebesar Rp. 20.000.000,- dan sudah dibelikan sembako, Ibu-ibu dan kawan-kawan kita disana telah membantu persiapan untuk didistribusikan ke masyarakat sekitar.
Semoga apa yang kita berikan bermanfaat untuk masyarakat ya…

Peduli Lombok by SPKEP SPSI Bekasi

Gambar
Bersama ini Kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari anggota SP KEP SPSI di lombok, bahwa sampai dg siang hari ini 25 agustus 2018, masih terus terjadi gempa berkekuatan 4 - 5 SR, dan kondisi warga sangat memprihatinkan, untuk itu kepada seluruh PUK SP KEP SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi agar dapat mengajak anggota untuk mendonasikan uang, Pakaian Layak Pakai dan lain lain (tenda, selimut dll), tehnis dikumpulkan di masing2 PUK dan untuk penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh PC, adapun surat resmi dan tehnis lainnya akan segera kami sampaikan secara resmi, berikut kami sampaikan gambaran kondisi warga di lombok, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. (PC SP KEP SPSI Bekasi
Kami mengumpulkan Sumbangan untuk disalurkan secara langsung kepada Korban yang berada di lombok. untuk memudahkan komunikasi penyaluran bantuan dapat menghubungi Pengurus PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi antara lain:
1. Asep Opan Sopyan 083811565605
2. Hidayatullah 081284531530
3. Guntoro 08522792…

HUT Kemerdekaan Indonesia

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 73 TAHUN 2018 Selamat kepada seluruh Rakyat Indonesia atas kemerdekaan Indonesia sampai dengan 73 Tahun ini. Tentu bukan hal yang mudah untuk meraihnya yang dilakukan oleh para Pahlawan Bangsa. Perjuangan masih harus terus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kita masyarakat kelas Pekerja. Banyak Pertanyaan yang mendasar untuk Kita jawab bersama diantaranya adalah Apakah Kita semua telah Merdeka sebagaimana cita-cita para pendiri Bangsa ini? Apakah Kita semua telah mendapatkan Pekerjaan dan Upah yang layak bagi kemanusiaan? Apakah kita telah mendapatkan Kemerdekaan berkumpul, berorganisasi dan menyampaikan pendapat? Apakah kekayaan alam yang meliputi tanah, air, udara dan seisinya telah dipergunakan untuk kemakmuran Rakyat? Itu adalah beberapa pertanyaan - pertanyaan mendasar yang kita perlu jawab bersama-sama. Mungkin masih banyak lagi yang kita perlu pertanyakan kepada diri kita, pemimpin Negeri ini dan seluruh masyarakat Indonesia. …

Focus Grup Discussion SPKEP SPSI Bekasi

Gambar
Pada tanggal 2 Agustus 2018 ini kami mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema " Peranan Serikat Pekerja dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama setelah diberlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan" bekerja sama dengan pusat studi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Narasumber yang mengisi pada sesi ini yang pertama adalah Ketua Umum PP FSP KEP SPSI ( R. Abdullah ) dengan materi Kepijakan SP KEP SPSI dalam Penyusunan Perjajian Kerja Bersama (PKB), Ketua Pusat studi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja Fakultas Hukum Universitas Trisakti ( Dr. Andari Yurikosasi, SH, MH) dan Tim menyampaikan materi tentang hasil penelitian bidang Ketenagakerjaan.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 50 Orang peserta dari unsur PUK yang berada di wilayah kabupaten dan Kota Bekasi. antusias peserta sangat tinggi dengan tema yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomo…

Putusan PHK PKWT dikabulkan sebagian

Putusan PHI Kasus Perselisihan PHK Sdr. Wiwi Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT PT. Twink) Yang berada di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dibacakan oleh Majelis Hakim PHI Bandung pada hari Rabu 2 Mei 2018 dengan putusan dikabulkan Sebagian, yang semula Perusahaan memPHK tanpa pesangaon karena PKWT diputus PHK karena dsisharmonis dengan pesangon 2x ketentuan pasal 156 undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditambah Uang Proses sejak PHK sampai dengan Putusan.
terima kasih Bidang Advokasi dan tim PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi. dinyatakan bahwa ketentuan PKWT Sdr. Wiwi tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara hukum diakui sebagai Pekerja Tetap.
Gambar
Hari ini kegiatan kami ada di Bogor untuk melanjutkan rangkaian Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) PUK SPKEP SPSI PT. Unilever Indonesia sampai dengan pelantikan kepengurusan yang baru periode 2018-2021. Tim PC FSP KEP SPSI Kab.- Kota Bekasi yang menghadiri agenda tersebut antara lain : R. Abdullah (Ketua PC), Saepul Anwar (Sekretaris PC), Ono Kartono (Wakil Ketua IV PC), Hidayatullah (Wakil Ketua V PC). Keluarga Besar SPKEP SPSI Kab.-Kota Bekasi Mengucapkan Selamat atas terpilihnya kembali Bung Norvan R Lubis sebagai Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Unilever Indonesia dan hari ini Sabtu 21 April 2018 talah dilantik kepengurusan PUK SPKEP SPSI PT. Unilever Indonesia yang baru untuk periode tahun 2018-2021 dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut :
1. Norvan R Lubis : Ketua
2. Suhud Dwimawan : Wakil Ketua I
3. Rully Anjasmara : Wakil Ketua II
4. Leksono Widodo : Wakil Ketua III 
5. Pujiantoro : Wakil Ketua IV
6. Heru Catur P : Wakil Ketua V
7. Ansarul Haq Sjamsu : Sekretaris
8. Pupu Pujawati : Wakil…

kegiatan SPKEP SPSI Bekasi dalam Pembekalan

Agenda PIMPINAN CABANG SPKEP SPSI Bekasi di hari Sabtu
1. Konsolidasi PUK baru terbentuk dan Anggotanya di daerah Bantar gebang. Dengan sederet permasalahan yang terjadi di Perusahaan mereka tetap optimis dapat terselesaikan satu persatu. Pertama tentang pemberitahuan kepada perusahaan tentang terbentuknya SPKEP SPSI dan pencatatan di Disnaker Kota Bekasi. Kedua Pembekalan Pengurus PUK, ketiga inventarisir permasalahan dan yang terakhir penyelesaian masalah yang menjadi prioritas.
2. Pembekalan dan Pelantikan Badan Komisariat (Bakor) PUK SPKEP SPSI PT. Impack Pratama. Pertama tentang fungsi, tugas dan peran Bakor sebagaimana telah diatur dalam AD/ART SPKEP SPSI. Kedua tentang peluang dan tantangan Serikat Pekerja, terakhir tentang teori public speaking dan praktek. Bekasi 14 April 2018
#SpKepSpsiBekasi

Rapat UMSK 2018 Jabar

Saepul Anwar SH. Info hasil rapat depeprop hari ini Jum’at 13 April 2018: Rapat dilaksanakan di ruang rapat kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat.Upah Minimum Sektoral (UMSK) yang telah disepakati untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat dan diterbitkan SK antara lain : Kabupaten cianjur sektor AMDK PMA dan AMDK PMDN dengan fasilitas sumur air, UMSK Kabupaten Bekasi sesuai dengan kesepakatan dengan beberapa revisi definisi, UMSK Kota Bekasi sesuai dengan  Kebijakan Pejabat Walikota Bekasi, UMSK Kab Subang sesuai dengan kesepakatan Serikat Pekerja dan Apindo Kabupaten Subang, UMSK Kabupaten Bogor sektor 1, 2,3 sesuai usulan dan Upah Minimum Padat Karya TIDAK diajukan/DITOLAK karena kurang dari Upah Minimum Kabupaten,Upah Minimum Sektoral (UMSK) yang belum disepakato dalam rapat Dewan Pengupahan Propinsi antara lain : Kabupaten Purwakarta ditunda untuk diadakan perbaikan, Kabupaten Bandung Barat dikembalikan untuk disempurnakan kajian dan kesepakatan…

Advokasi PC SPKEP SPSI Bekasi

Hari ini Rabu 11 April 2018
1. sidang PHI yg agendanya urgent yaitu Kimia Yasa (saksi T) & Twink (saksi P/kita). Mudah-mudahan PHI Bandung pada akhirnya memberikan putusan seadil-adilnya sebagaimana harapan Pekerja yang terkena PHK dan tentu dipekerjakan kembali
– tim advokasi yang diterjunkan antara lain :
Saepul Anwar SH, Endang Rohani SH, Msi, Hermansyah SH, Asep Opan Sopyan ST 2. Rapat depekab utk membahas revisi/Penundaan UMSK Kab Bks terkait KBLI yg dobel. Mudah-mudahan hari ini fix dikirim kembali ke depeprop untuk selanjutnya di SK kan oleh Gubernur Jawa barat. Personil yang diterjunkan Zen Mutowali SH. Begitulah cara perjuangan SP KP SPSI Bekasi dibawah kendali Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kab.-Kota Bekasi tetap fokus dengan cara apapun dan bagaimanapun siap untuk menghadapi tantangan.

KENAIKAN UPAH TAHUN 2017 PT. Bridgestone

PHI pada PN Bandung hari ini telah memutuskan
1. kenaikan gaji pokok tahun 2017 di PT Bridgestone Tire Indonesia (BSIN) sebesar 14,5 % ( meleset 2 % dari target)
2. Perbaikan taraf Hidup (PTH) walaupun tidak diatur secara tegas dalam PKB merupakan kebiasaan yang telah dilakukan terus menerus dan menjadi salah satu komponen kenaikan gaji pokok di PT. BSIN selain inflasi dan kenaikan berkala. Walaupun pertimbangan majelis tidak memuaskan saya secara pribadi, putusan ini patut disyukuri. Perselisihan kepentingan ini telah berkekuatan hukum tetap saat dibacakan tadi (dihadiri juga oleh kuasa hukum PT BSIN dari kantor hukum kemalsyah). Pengalaman persidangan kali ini sungguh sangat berharga bagi saya mengingat dialektika yg dihadirkan dalam persidangan tidak melulu hanyut ( bahkan nyaria tidak ada) mempermasalahkan hal “remeh temeh”, melainkan fokus argumentasi pokok perkara. Terimaksih yg mendalam kepada Bang Faujie Hasibuan (ahli perjanjian/ketua DPN Peradi) dan Pak Erick ( ahli keuangan)…