Postingan

Mogok kerja karyawan PT. Bridgestone

Gambar
Pekerja PT. Bridgestone tire indonesia Bekasi Plant melakukan MOGOK Kerja selama 2 hari ini, dimulai pada tanggal 25-26 Oktober 2018. Mogok kerja dilakukan karena management PT. Bridgestone secara sepihak mengurangi Upah pekerja pasca putusan Peninjauan Kembali di  Mahkamah Agung tentang kenaikan upah tahun 2016. Management PT. Bridgestone eksekusi putusan PK tanpa pemberitahuan terhadap seluruh pekerja dan tanpa mekanisme Eksekusi Putusan, hal ini yang memicu reaksi Pekerja melakukan MOGOK Kerja serentak.

Mogok telah dilakukan selama 2 hari ini dan belum ada kesepakatan yang dicapai untuk menyelesaikan permasalahan. Dari berbagai Anggota SPKEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi perwakilan memberikan dukungan dengan datang langsung ke depan PT. Bridgestone dan direncanakan akan melakukan Aksi Unjuk rasa yang melibatkan banyak anggota didepan PT. Bridgestone.


Serikat Pekerja : UMK Kabupaten Bekasi harus ditetapkan berdasarkan Undang-undang

Gambar
23 Oktober 2018 berlangsung Rapat dewan PengupahanKabupeten Bekasi (DEPEKAB) membahas tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi Tahun 2019. Disampaiakan oleh salahsatu anggota DEPEKAB unsur SPSI yaitu Bung Zen Mutowali bahwa rapat kali ini adalah rapat yang kedua membahas tentang UMK dan berdasarkan tata tertib yang telah disepakati bahwa pembahasan UMK adalah 3 kali rapat dan akan diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 2018. Pada pertemuan sebelumnya juga telah disampaikan oleh DEPEKAB Unsur Serikat Pekerja harus dilakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dari pertemuan yang dilaksanakan pada siang tadi Bung Zen mutowali menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.Dalam pertemuan tadi Pemerintah menyampaikan tentang Surat Edaran dari kementrian terkait tentang Penyampaian Inflasi (2,88%) dan Pertumbuhan Ekonomi (5,15%) yang jumlahnya 8,03% 2.Bahwa sampai dengan saat ini Serikat Pekerja menolak keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan penetapan UMK …

DPC KSPSI BEKASI ADAKAN PENDIDIKAN KADERISASI

Gambar
Sabtu 20 Oktober 2018 bertempat di Aula DPC KSPSI Bekasi diadakan Pendidikan Kaderisasi SPSI yang diikuti oleh 60 peserta dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) anggota masing-masing Federasi. Beberapa materi disampaiakan oleh para Narasumber pada hari ini antara lain :
Ideologi dan Prinsip-prinsip Perjuangan SPSI yang disampaiakan oleh Ketua DPC KSPSI Bekasi Bung R. AbdullahPenyelesaian perselisihan, Advokasi dan Penanganan kasus disampaikan oleh Endang Rokhani, SH, MsiPengenalan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disampaiakan oleh Sekretaris DPC KSPSI Bekasi Bung Fajar WinarnoPeran serikat Pekerja dalam Perjuangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disampaiakan oleh Bidang Pendidikan DPC KSPSI Bekasi bung Hermansyah, SH Dalam mengikuti pendidikan kali ini peserta sangat antusias mengikuti semua materi yang disampaikan mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 17:30. pelaksanaan tanggal 20 oktober 2018 ini merupakan rangkaian pendidikan yang digelar 2 kali dalam seminggu dengan peserta yang sama. …

KASASI PERUSAHAAN DITOLAK, M. IQBAL KETUA PUK SPKEP SPSI PT. DARMEX DIPEKERJAKAN KEMBALI

Gambar
Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi No. 763 K/Pdt.Sus-PHI/2017 menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi yaitu PT. Darmex Oil & fats atas perkara No 179/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Darmex Oil & Fats (M. Iqbal). Artinya sesuai dengan Putusan PHI Bandung saudara Iqbal dipekerjakan kembali di PT. Darmex Oil & Fats karena dinyatakan hubungan kerja belum terputus. Selain dipekerjakan kembali, PT. Darmex juga harus membayar Upah, THR dan hak lainnya yang belum dibayarkan. Jika PT. Darmex tidak menjalankan putusan maka dihukum dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000. Pertimbangan Mahkamah agung dalam hal-hal yang dsampaiakan PT. Darmex antara laian bahwa Iqbal dikategorikan mengundurkan diri dan lain-lain dalam memori Kasasinya sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 April 20…

HASIL RAPAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BEKASI UNTUK UMK 2019

Gambar
Informasi tentang rapat dewan pengupahan kabupaten Bekasi hari ini Kamis 18 Oktober 2018 yang berlangsung di ruang rapat Disnaker Kabupaten Bekasi. Disampaikan langsung oleh Depekab unsur Serikat Pekerja yaitu Bung Hadi, Bung Untung dan Bunga Ismail di depan kantor setelah rapat selesai antara lain:
1. Rapat dibuka dengan pembahasan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penetapan Upah Minimum.
2. Bahwa Depekab unsur Serikat Pekerja menyampaikan agar dilaksanakan Survey KHL sebelum penetapan UMK
3. Pembentukan tim kecil dari unsur Serikat Pekerja dan APINDO untuk pembahasan yang lebih intens
4. UMK Kabupaten Bekasi akan dibahas 2 kali pertemuan lagi yaitu pada tanggal 22 dan 30 Oktober 2018
5. Bahwa Depekab unsur Serikat Pekerja juga menyampaikan agar UMSK Kabupaten Bekasi juga wajib diterapkan. Demikian informasi hasil rapat depekab hari Kamis 18 Oktober 2018. Anggota depekeb unsur Serikat Pekerja juga menghimbau kepada Pekerja yang ada di Kabuaten Bekasi agar senantiasa member…

KPAI, FSPKEP SPSI dan BPJS Watch Minta Presiden Evaluasi Perpres JKN Bayi Baru Lahir

Gambar
Sekretaris FSP KEP SPSI, Sulistiyono (kiri),didampingi Ketua KPAI, Susanto (kedua dari kiri), dan Komisioner Bidang Kesehatan & NAPZA KPAI, Sitti Hikmawatty (ketiga dari kiri) dalam Jumpres tentang Evaluasi Perpres No.82 Tahun 2018 di Jakarta, Senin (15/10/2018). (Tim Media FSPKEP SPSI/Zaky) JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan SPSI, BPJS Watch dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Permintaan mereka dikhususnya untuk mencabut Pasal 104 Perpres tersebut. Jika tidak dicabut, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesehatan bayi yang baru lahir, akibat tidak mendapat layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
Perpres tersebut resmi ditandatangani pada tanggal 17 September 2018. Pada Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2), disebutkan tentang pendaftaran bayi baru lahir kepada BPJS Kesehatan paling lama 2…

KEANGGOTAAN SPKEP SPSI JABAR BERJAMBAH 3 TAHUN TERAHIR

Gambar
BANDUNG — Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) berkomitmen menunjukkan dedikasinya melakukan pembelaan, melindungi, menyejahterakan dan meningkatkan pengetahuan bagi para anggota FSP KEP SPSI. FSP KEP SPSI juga bertekad mewujudkan visi organisasi yakni ‘Optimalisasi 6 (Enam) Penguatan Organisasi Untuk Mewujudkan SPKEP SPSI Berkelas Dunia’. Maka dari itu, FSP KEP SPSI terus berupaya menambah jumlah anggota anggota FSP KEP SPSI setiap waktu. Salah satu prestasi ditorehkan PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat (Jabar). Dalam tiga tahun, PD FSP KEP SPSI Jabar mampu meningkatkan jumlah anggota anggota FSP KEP SPSI dari 56 ribu-60 ribu pada tahun 2015 menjadi 81.621 orang per bulan Agustus 2018. Prestasi ini merupakan komitmen tinggi yang dilakukan seluruh pengurus PD FSP KEP SPSI Jabar yang dibantu semua pengurus Pimpinan Cabang (PC) di 11 PC dan pengurus PUK (Pimpinan Unit Kerja) se-Jabar. Rinciannya, jumlah anggota sudah …