Postingan

Menampilkan postingan dari 2016

Perbedaan Gugatan dengan Permohonan

Permohonan
Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat Gugatan
Permohonan dapat disebut dengan gugatan voluntair, tetapi pengertian ini berbeda dengan pengertian gugatan pada umumnya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dalam perundang-undangan, yaitu gugatan yang dimaksudkan adalah gugatan contentiosa atau biasa disebut dengan gugatan perdata atau gugatan saja Pengertian gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkataan contentiosa, berasal dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemi…

8 HAK DASAR PEKERJA

1. HAK DASAR PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
b. Moral dan kesusilaan;dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama.
Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi annggota serikat pekerja.
(Dasar hukum , UU 13/2003 UU 21/200 )

2. HAK DASAR PEKERJA ATAS JAMINAN SOSIAL DAN K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Jaminan kematian;
c. Jaminan Hari Tua;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Keselamatan dan kesehatan kerja

Berhak meminta kepada pengusaha untuk dilaksanakannya semua Syarat-syarat Keselamatan dan kesehatan kerja;

Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselama…

PRESIDEN HARUS MINTA MAAF KEPADA RAKYAT INDONESIA

Selasa 27 September 2016 bertempat di halaman Mahkamah Konstitusi (MK) SPKEP SPSI melalui Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) menyampaikan pendapat dimuka umum agar MK menolak Judicial Revew (JR) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang dilakukan oleh beberapa Hakim Ad Hoc. Tak hanya sampai disitu saja, tetapi pada hari yang sama pula GEKANAS menyampaikan SOMSI kepada Pesiden RI (Joko Widodo) agar mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Presiden harus meminta maaf kepada Rakyat Indonesia karena telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-undang serta tidak berpihak pada rakyat, khususnya Pekerja.

Dalam penyampaian pendapatnya kepada MK GEKANAS menilai kalau sampai dikabulkan JR tersebut maka akan merusak tatanan hukum tentang kekuasaan kehakiman dan juga menghilangkan Hak Serikat Pekerja untuk menentukan kadernya duduk menjadi Hakim Ad Hoc. Dalam JR tersebut yang disampaikan oleh beberapa Hakim Ad Hoc menginginkan agar masa jabatan Hakim Ad Hoc d…

TIM PEMBELA PEKERJA/BURUH UNTUK GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL

TIM PEMBELA PEKERJA/BURUH
UNTUK GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL Sekretariat: Ruko Cempaka Mas Blol P/30, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Cempaka Putih, Jakarta SIARAN PERS
TIM PEMBELA PEKERJA/BURUH UNTUK GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL *Tolak upaya memperpanjang masa Jabatan Hakim Ad Hoc hingga usia pensiun yang akan menghilangkan peran keterwakilan Serikat Pekerja* Pada hari ini, Senin, 19 September 2016, Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) yg merupakan aliansi dari berbagai serikat pekerja/buruh dan masyarakat sipil memberikan keterangan secara tertulis melalui kuasa hukumnya, Tim Pembela Pekerja untuk GEKANAS, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), perihal masa tugas hakim Ad Hoc, yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc dari unsur Pekerja, Yakni Mustofa dan Sahala Aritonang dengan Register perkara No. 49/PUU-XIV/2016. Perwakilan dari GEKANAS yang masuk sebagai p…

BERDASARKAN PUTUSAN MK, PHK EFISIENSI TIDAK DIBENARKAN

PUTUSAN Nomor 19/PUU-IX/2011 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Pendapat Mahkamah
 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan lisan dan tertulis Pemerintah, keterangan tertulis DPR, kesimpulan tertulis dari para Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memberikan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut: 
[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan, norma Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 yang menyatakan, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena 56 keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak…

GEKANAS SOMASI PRESIDEN RI

Gambar
GEKANAS SOMASI PRESIDEN RI Pemerintah tetap bersikukuh untuk tetap tidak mau mencabut PP No. 78 th 2015 tentang Pengupahan. Melalui corong Menaker, Pemerintah mempersilakan siapa saja yg tidak setuju dg PP No. 78/2015 untuk melakukan Yudicial Review (YR) ke Mahkamah Agung (MA). Ketika akan melakukan YR ke MA, terhadang oleh UU tentang Mahkamah Konstitusi (MK), yg mengatur bahwa MA tidak boleh melakukan YR suatu petaturan perundang-undangan terhadap suatu Undang-Undang apabila UU tsb sedang dilakukan YR di Mahkakah Konstitusi. Karena UU No. 13/2003 sampai hari ini masih sedang di-YR di MK, maka otomatis siapa pun tak dapat memaksa MA utk lakukan YR terhadap PP No. 78/2015. Jika hanya sekadar melakukan demo-demo saja, tetap saja tak dapat diharapkan hasil maksimal dan optimal. Atas dasar kondisi tsb di atas, maka GEKANAS mengambil sikap utk menggugat Presiden RI dengan Gugatan Warga Negara (GWN) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Mengapa Presiden RI mesti digugat? Karena Presiden…

KUNJUNGAN PC SPKEP SPSI BEKASI DI PUK PT.TWINK

Gambar
Kunjungan Kerja PC SPKEP SPSI Kab-Kota Bekasi kepada PUK SPKEP SPSI PT.TWINK, hari ini Rabu, 7 September 2016.
Beberapa hal yang di sampaikan oleh PUK SPKEP SPSI PT.TWINK dalam kunjungan kerja kali ini kepada Pengurus PC SPKEP SPSI Kab-Kota Bekasi adalah:
1. Terkait adanya Pergantian Pengurus antar waktu (PAW), karena ketua PUK PT.Twink telah resign dari perusahaan.
2.Perkembangan Nota Pengawasan dari Disnaker Kab.Bekasi yang sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya dari perusahaan PT.Twink terkait tidak diberikannya Fasilitas kesejahteraan pekerja yaitu fasilitas kantin dan transportasi pekerja(pekerja tidak diberikan makan / pergantian uang makan dan transportasi pekerja / pergantian uang transport).
3.kesulitan penarikan Check Of System (Cos) karena masih dilakukan penarikan cos secara manual belum secara payrol oleh perusahaan.
4.perlunya penguatan Sumber Daya Manusia(SDM) bagi pengurus PUK dan Anggota dalam rangka memberikan perlindungan, pembelaan dan perjuangan peningkatan kesejah…

RUTINITAS KUNJUNGAN KERJA PC SPKEP SPSI BEKASI

Gambar
Rabu, 14 September 2016-
Kunjungan Kerja PC SPKEP SPSI Kab-Kota Bekasi ke PUK SPKEP SPSI PT.TSHUCIYA di Kawasan MM2100.
Dalam kunjungan kerja kali ini dari pihak PUK SPKEP SPSI PT.TSUCHIYA bung Puspo Widodo menginformasikan kepada Pimpinan Cabang (PC) bahwa Agenda kerja organisasi PUK saat ini adalah sedang dilakukannya Perundingan Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.TSUCHIYA antara Pihak Serikat Pekerja dengan Pihak Perusahaan.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh PUK PT.TSUCHIYA , Pimpinan Cabang (PC) SPKEP SPSI memberikan beberapa saran dan masukannya terkait beberapa hal yang harus diusulkan dalam isi materi PKB PT.TSUCHIYA, antara lain:
1.Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja: pembentukan petugas P3K, Kotak P3K, Ambulance, pengecekan kesehatan tahunan dll
2.Perlindungan bagi Pekerja Wanita
3.Fasilitas bagi Pekerja Wanita yang Hamil, seperti penyedian toilet khusus
4.BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, khususnya Program Jaminan Pensiun
Selain itu diinformasikan juga terkait pr…

SPSI BEKASI BERQURBAN

Gambar
SPSI Berqurban...

Hari ini Selasa, 13 September 2016 bertempat di Halaman Kantor DPC KSPSI Kab-Kota Bekasi, telah dilakukan pemotongan Hewan Qurban sebagai wujud Keperdulian SPSI Kab-Kota Bekasi terhadap masyarakat di sekitar Kantor DPC KSPSI Kab-Kota Bekasi dan dalam rangka memperingati Idul Adha 1437 H.
Hewan qurban tahun ini yang terkumpul berjumlah 4 (empat) ekor Kambing/Domba dan 1 (satu) ekor sapi.
Semoga Berkah Berqurban di tahun ini membawa kebaikan dan manfaat bagi sesama.
Terima kasih buat semua pihak yang telah memberikan hewan qurbannya kepada SPSI.
Semoga niat baik dan amal ibadah anda semua diterima Allah SWT.
Bravo KSPSI Kab-Kota Bekasi.

SOLIDARITAS TANPA BATAS PUK SPKEP SPSI PT.AICA INDONESIA

Gambar
Jum'at 2 September 2016| PUK SPKEP SPSI PT. AICA INDONESIA mengumpulkan berbagi sumbangan yang bersal dari Anggota dan juga Management PT. AICA. Sumbangan tersebut berbentuk Uang Tunai, Pakaian layak pakai yang kemudian disumbangkan kepada korban bencana alam di Serang Banten.

Ini merupakan wujud solidaritas tanpa batas yang sering kita dengar tapi jarang diimplementasikan" Tegas Ketua PUK, Kami berharap ini sebagai contoh buat kawan-kawan PUK yang lain agar meningkatkan kepedulian terhadap sesama walaupun tempatnya diluar Bekasi"Tegasnya

berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh PUK SPKEP SPSI PT. AICA INDONESIA bersama dengan Management dan juga Relawan Indonesia Sehat (RIS).
sumbangn yang didistribusikan dari kawan-kawan PUK langsung diserahkan kepada Bapak Camat secara langsung, yaitu Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang Banten dan Palang Merah Indonesia (PMI). Setelah sumbangan diserahkan kepada Camat setempat maka dari pemerintah …