Postingan

Menampilkan postingan dari Mei 27, 2015

Pekerja PT Darmex Oil & Fats masih mogok

Kota Bekasi | Sampai dengan saat ini Kamis 28 Mei 2015 pukul 01:00 PUK dan anggota PT. DARMEX OIL & FATS masih melakukan mogok kerja. Perusahaan masih belum sepakat untuk menjalankan Perjanjian Bersama (PB) yang telah disepakati. Bahkan telah diberlakukan kenaikan sebelumnya dan sekarang dikurangi menjadi UMK semua.

PUK tetap pada pendirian bahwa Upah harus dikembalikan sesuai dengan yang telah berjalan bulan sebelumnya. Perusahan sampai dengan saat ini menginginkan diberlakukanya PB untuk sebagian Pekerja saja " Ungkap Hanif selaku HRD setelah bertemu Pemilik Perusahaan"
PUK mendesah HRD agar segera diselesaikan permasalahan ini sesuai dengan PB. Apabila belum di kembalikan maka Mogok kerja akan tetap berlangsung" Tegas Iqbal selaku Ketua"

Komisi IX DPR dukung PTKP dinaikan

Gambar
Dikutip dari detik.com
Jakarta -Komisi XI DPR memberi sinyal dukungan, terkait rencana pemerintah menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 36 juta per tahun. Jadi pegawai bergaji Rp 3 juta/bulan bakal bebas pajak.

Ketua Komisi XI Fadel Muhammad melihat, kebijakan tersebut sebagai langkah yang baik. Karena akan mampu membantu daya beli masyarakat yang sudah tergerus inflasi.

"Ini saya rasa kebijakan yang bagus karena membantu masyarakat. Tapi kan kita harus konsultasi dulu. Dalam waktu dekat," kata Fadel, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR Michael Juno juga siap memberikan dukungan atas kebijakan tersebut. Karena secara makro ekonomi, hal ini tentunya dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga.

"Masyarakat bawah terbantu, dan konsumsi masyarakat diharapkan naik sehingga membantu pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2015. Jadi secara makro dampaknya akan positif," tukasnya.

Aturan ini rencananya akan …

PTKP NAIK JADI 3 JUTA

Gambar
Dikutip dari detik.com
Jakarta -Pemerintah berencana menaikkan Tingkat Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 36 juta per tahun, jadi pegawai bergaji Rp 3 juta per bulan tidak kena pajak. Namun ini perlu persetujuan DPR terlebih dahulu.

Aturan perubahan PTKP ini rencananya akan dirilis dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

"Kita sudah mengajukan kepada DPR untuk segera konsultasi," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/5/2015)

Bambang tidak bisa memastikan kapan aturan tersebut diterbitkan. Namun diharapkan dalam waktu dekat, setelah proses konsultasi dengan DPR selesai. Aturan ini akan diberlakukan surut mulai tahun tahun ini.

"Ya tunggu hasil konsultasinya dulu dong," imbuhnya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan, proses pengajuan ke DPR memang sudah berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena meski hanya PMK, tapi tetap harus konsultasi.

"Untuk PTKP memang dalam aturannya kalau nggak salah d…

SIDANG KE 3 PHI BANDUNG KASUS PEKERJA PT KARUNA

Gambar
Perjuangan PC SPKEP SPSI Kab-Kota Bekasi dalam melakukan Advokasi / Pembelaan terhadap Kasus PHK 86 orang Pekerja PT.Karuna, hari ini Rabu 27 Mei 2015 di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung.
"Hari ini adalah sidang ke-3 di PHI Bandung dengan agenda penyampaian jawaban dari Pihak Tergugat PT.Karuna atas gugatan dari PC SPKEP SPSI Kab-Kota Bekasi atas PHK terhadap 86 pekerja PT.Karuna" ujar Asep Opan Sofyan sebagai Tim Advokasi PC SPKEP SPSI Kab-Kota Bekasi via WhatApps saat memberikan informasinya.
Tetap Semangat PC SPKEP SPSI Kab-Kota Bekasi..!!
Terus lakukan Advokasi dan Pembelaan kepada Anggotanya...!!

PEKERJA PT. DARMEX MOGOK KERJA

Gambar
Rabu 27 Mei 2015 | Pekerja PT. DARMEX OIL & FATS yang beralamat di Jl. Kali abang tengah Kota Bekasi yang tergabung dalam SPKEP SPSI BEKASI MOGOK KERJA pada pukul 13.30. Berdasarkan pada informasi dari para pekerja bahwa mogok ini dilakukan karena perusahaan mengurangi Upah pekerja secara sepihak.
Kesepakatan kenaikan upah telah berjalan selama 3 Bulan dan tanpa adanya perundingan dengan PUK. Pekerja bersama dengan PUK dan PC SPKEP SPSI BEKASI sekarang sedang menunggu pihak Perusahaan untuk melakukan perundingan. Dukungan dari PUK sekitar pun terus berdatangan agar kasus ini segera diselesaikan