Postingan

Menampilkan postingan dari Juli, 2015

REFISI UU NO 2 TAHUN 2004, SPKEP SPSI MENJADI MOTOR PENGGERAK UNTUK MENGAWAL REFISI TERSEBUT

Serikat Pekerja dalam menyikapi Amandemen UU PPHI sejauh ini telah melaksanakan pertemuan sebanyak 3 kali yang dihadiri beberapa Serikat Pekerja dan LSM dengan dimotori oleh SPKEP SPSI . Pembahasan dalam pertemuan yang di hadiri dari beberapa Serikat Pekerja dan LSM itu menghasilkan Konsensus pembentukan komite aksi pengawalan Amandemen Undang-Undang nomor 2 tahun2004 tentang PPHI. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 3 dan 9 Juni 2015 bertempat di Pimpinan Pusat / PP SPKEP SPSI.
Pertemuan berikutnya tanggal 9 Juli 2015, bertempat di Islamic Canter Bekasi dengan mengundang PUK SPSI se-Bekasi dan Nara Sumber dari Kementrian Tenaga Kerja, Hakim Ad Hoc MA, LSM. Disampaikan oleh Ketua Umum SPKEP SPSI (R.Abdullah) baha telah disepakati komite aksi pengawalan amandemen UU PPHI dan dinamakan Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI). Dalam rangka mengawal amandemen UU no. 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang masuk dalam prolegnas prioritas 2015 dan dalam waktu dekat akan dibahas. Dalam KPBI ini diben…

PERATURAN BARU BANYAK KONTROVERSI (JHT, JAMINAN PENSIUN)

Bekasi 9 Juli 2015 | Bertempat di Islamic Center Bekasi acara buka bersama yang diselenggarakan DPC KSPSI KABUPATEN-KOTA BEKASI dibuka dengan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi. Sepertinya BPJS-pun belum menguasai tentang peraturan-peraturan yang baru. Hal ini terbukti bahwa Pihak BPJS menyampaikan terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua akan direfisi tetapi sejauh ini Pihak BPJS belum mengetahui akan dirubah seperti apa.

Tidak banyak yang disampaikan pihak BPJS karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan pengetahuan pihak BPJS tentang peraturan yang baru. Peraturan tentang Jaminan Hari Tua serta jaminan pensiun yang ditetapkan pemerintah masih belum sesuai harapan. jangankan pekerja dan masyarakat, BPJS-pun belum tahu banyak tentang peraturan tersebut. Sungguh luar biasa Pemerintah diNegri ini.....

SIDANG KE-8 KASUS PEKERJA PT.KARUNA

Gambar
Bandung 8 Juli 2015 berlangsung sidang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) kasus Pekerja PT. Karuna yang memasuki sidang ke-8. Agenda sidang kali ini adalah pemerikasaan saksi dari Tergugat (pihak perusahaan). 2 Orang saksi dari pihak Perusahaan yaitu Dani selaku HRD dan Budiono selaku Supervisor diperiksa terkait dengan kasus tersebut.

Banyak keterangan saksi di sampaikan dalam sidang tersebut tetapi menurut para pekerja yang hari ini mengawal sidang yaitu kurang lebih 100 Orang mengatakan saksi dari perusahaan banyak berbohong. Keterangan yang disampaikan banyak yang tidak sesuai. Hal ini juga tidak lepas dari koreksi Kuasa Hukum pekerja (PC SPKEP SPSI Bekasi) yang diwakili oleh Zen Mutowali SH dan Endang Rokhani SH, MH. ada beberapa bukti yang tidak sesuai dengan keterangan saksi.

Sidang selanjutnya hari Rabu 29 Juli 2015 setelah Hari Raya Idul Fitri de ngan agenda masih pemeriksaan saksi dari pihak Perusahaan.

TIDAK MANUSIAWI ,PEKERJA MENINGGAL DUNIA PT.GELAR GATRALARAS BELUM BAYAR PESANGON KEPADA AHLI WARIS NYA

Sudah hampir 8 bulan terhitung sejak meninggalnya Hermanto pekerja PT.Gelar Gatralaras(GG) pada tanggal 21 Desember 2014 akibat Sakit yg di deritanya, Perusahaan PT.GG tidak juga membayarkan Hak-hak pekerja kepada Ahli Warisnya.
Sikap dan tindakan PT.Gelar Gatralaras yg beralamat : Jl.Toyogiri selatan RT 005/03 Jatimulyo Tambun-Bekasi terhadap hak-hak pekerja nya yg telah meninggal dunia ini sangat tidak manusia dan tidak pantas untuk di tiru dan melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yg berlaku.
PC SPKEP SPSI Kab-Kota Bekasi selaku Kuasa Hukum dari Ahli Waris Hermanto hari ini Selasa 07 Juli 2015 memenuhi undangan Mediasi dari Disnaker Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan masalah ini.
Mediator dari Disnaker Kabupaten Bekasi di wakili oleh Ernawati SE dan Yeyen Yunaenah SH menyampaikan dalam Sidang Mediasi hari ini bahwa Hak-hak pekerja yang meninggal dunia sudah di atur dalam Pasal 166 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga sudah sepatutnya PT.GG mematuhi ketentu…

RAPAT KORDINASI DAN BUKA PUASA BERSAMA PC SPKEP SPSI BEKASI

Gambar
Bekasi | PC SPKEP SPSI Bekasi menggelar rapat kordinasi dengan PUK se-Kabupaten-Kota Bekasi. Bertempat di NICHO Cozy Place Jl. Ir. H. Juanda No. 84-86 Bekasi dan dihadiri perwakilan PUK SPKEP SPSI Bekasi. Agenda RAKOR ini menyampaikan informasi perkembangan Dunia Perburuhan dan perkembangan Organisasi serta pencapaian program kerja masing-masing Bidang.

Dalam sambutanya Ketua umum PP SPKEP SPSI sekaligus Ketua PC SPKEP SPSI Bekasi R.Abdulah menyampaikan tentang Undang-undang yang menjadi prioritas di tahun 2015 yaitu UU PRT, Refisi UU NO 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Peran serta SPKEP SPSI dalam menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari 2 juta menjadi 3 juta per Bulan serta Norma baru tentang Jaminan Pensiun, "tegasnya.

Selain informasi diatas juga di sampaikan bahwa tanggal 9 Juni nanti agan di gelar Rapat kembali yang akan diselenggarakan oleh DPC KSPSI Bekasi untuk membahas tentang refisi UU 2 Tahun 2004 dengan mengundang seluruh PUK SPSI Bekasi lintas sektor. Narasumb…

SIDANG KE 7 KASUS PHK PEKERJA PT.KARUNA

Gambar
Bndung | Sidang kasus PHK pekerja PT.Karuna yang ke-7 dengan agenda pemeriksaan 2 Orang saksi dari PC SPKEP SPSI Bekasi. Saksi tersebut mantan Pekerja PT.Karuna yang pada saat terjadi mogok kerja masih menjadi pekerja PT.Karuna.
2 Orang saksi ini menyampaikan banyak hal yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat, diantaranya tentang latar beklakang terjadinya mogok kerja dan unjuk rasa.  Mereka menyampaikan bahwa terjadinya mogok dikarenakan PT. Karuna tidak melaksanakan Upah Minimum yang telah ditetapkan Pemerintah tahun 2014 yaitu di sektor 2 sebesar 2,6 juta. Perusahaan hanya melaksanakan upah 2,4 juta saja.

Mogok kerja ini dilakukan pada tanggal 15 April 2014 dan setelah 2 Minggu melaksanakan mogok tanggapan dari Perusahaan justru menurunkan pengumuman bahwa PT. Karuna tutup. Setelah 2 Bulan kemudian Perusahaan beroprasi kembali pada tanggal 2 Juni 2014 "tegas mereka.

Dalam sidang ini juga dihadiri para pekerja yang terPHK dan mereka menyampaikan bahwa keteran…