Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2019

MUSNIK SPKEP SPSI FAJAR SURYA WISESA

Gambar
Ketua PUK Periode 2016-2019 sedang melaporkan kinerja dihadapan peserta dan pimpinan sidang
19 sampai dengan 20 Februari 2019, bertempat di Grand Zuri Hotel Cikarang, Kabupaten Bekasi dilaksanakan Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) VII Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI) PT. Fajar Surya Wisesa. Tema yang diusung dalam MUSNIK kali ini adalah " Melalui Musyawarah Unit Kerja Ke-VII kita tingkatkan fungsi Organisasi yang berkualitas dan Berintegritas untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0"

PUK SPKEP SPSI yang di Pimpin oleh Bung Efendi Subandono ini menyelenggarakan MUSNIK karena masa baktinya hampir berakhir. dalam MUSNIK kali ini membahas tentang Program Kerja, Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban, dan juga proses pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Fajar Surya Wisesa periode 2019-2022.

Dalam pelaksanaan MUSNIK kali ini telah dimunculkan Calon Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Fajar Surya Wisesa periode 2019-…

MUSNIK MULTISTRADA

Gambar
Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) III Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekereja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI) PT. Multistrada Arah Sarana Tbk, menetapkan Guntoro sebagai Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Multistrada Arah Sarana Tbk Periode 2019-2022. Selain penetapan Ketua juga Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban PUK periode 2016-2019, Program Kerja untuk 3 (tiga) Tahun yang akan datang, Peraturan Organisasi, dan Rekomendasi Organisasi. Bertempat di Hotel batiqa Cikarang Kabupaten Bekasi dan dihadiri oleh hampir 100 Orang Peserta dari departemen tempat bekerja yang masing-masing Peserta mewakili 30 Orang Anggota. Selain Peserta juga dihadiri oleh Ketua PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi (R. Abdullah), Perwakilan Pimpinan Perusahaan (R. Agus Waskitho) dan Undangan PUK SPKEP SPSI Sekitar PT. Multistrada yaitu PUK SPKEP SPSI PT. Djabesmen, PT. Granito, PT. Super Bata, dan PT. Twink. MUSNIK dilaksanakan pada taggal 16 Februari 2019 dimulai Pukul 0…

DIRUMAHKAN BERAPA BULAN DAN STATUS PEKERJA TIDAK JELAS, PEKERJA PT. EKA SINAR ABADI DIPEKERJAKAN KEMBALI

Gambar
2 (dua) hari Pekerja melakukan unjuk rasa didepan perusahaan PT. Eka Sinar Abadi (ESA) yang terletak di daerah bantar gebang Kota Bekasi karena dirumahkan tanpa kejelasan waktu, status hubungan kerja, upah dan jaminan sosial membuahkan hasil sesuai dengan harapan didampingi oleh Pengurus PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi (Bung Saepul Anwar dan Bung Asep Opan). hasil yang diperoleh bahwa Pekerja yang dirumahkan dipekerjakan kembali secara bertahap, Upah sesuai UMK, Pekerja diikutsertakan dalam program jaminan sosial dan pekerja yang bersetatus harian diangkat menjadi Pekerja tetap. Pekerja PT. ESA tergabung dalam SPKEP SPSI Bekasi dan mengawali perjuangan yang sangat luar biasa. Permasalahan yang terjadi dimulai dari dirumahkannya Pekerja Anggota PUK SPEKP SPSI PT. ESA bulan Agustus 2018 sebanyak 67 orang secara bertahap dan tanpa ada kejelasan waktu sampai kapan dirumahkannya. tak hanya itu sederet permasalahan lain juga menimpa para Pekerja, diantaranya adalah: Upah tidak sesuai …

Lanjutan Sidang Perselisihan Kenaikan Gaji Pokok, Hakim PHI Periksa Legal Standing Kuasa PT. Bridgestone Tire Indonesia

Gambar
BANDUNG (SIDANG PHI) — Persidangan perselisihan hubungan industrial (PHI) tentang perselisihan kepentingan kenaikan gaji pokok tahun 2018 PT. Bridgestone Tire Indonesia (PT. BSIN) memasuki sidang ketiga pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019. Agenda sidang ketiga adalah pemeriksaan legal standing kuasa hukum Tergugat (PT. BSIN). Sidang sebelumnya atau sidang kedua, juga masih terkait agenda pemeriksaan legal standing para pihak. Namun, pada saat itu, kuasa hukum perusahaan, yakni Kemalsyah Associated, belum bisa menunjukkan AD/ART perusahaan untuk dilakukan konfirmasi apakah pemberi kuasa dari pihak PT. BSIN adalah orang yg mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam AD/ART. Sementara itu, pemeriksaan legal standing pihak Serikat Pekerja sebagai kuasa pekerja telah lengkap dan diperiksa meliputi SK Kepengurusan, SK Pencatatan PUK, KTA (Kartu Tanda Anggota) seluruh pekerja yg menjadi Para Penggugat dalam perselisihan ini. Berita Terkait: Sidang Kedua Perselisihan Kenaikan Gaji Poko…

Direktur Diklat PP FSP KEP SPSI Chandra Mahlan Beberkan Ancaman Revolusi Industri 4.0

Gambar
DEPOK — Direktur Diklat Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI), Bung Chandra Mahlan, menjelaskan sejumlah ancaman terkait penerapan Era Revolusi Industri 4.0 yang harus dipahami seluruh anggota SP KEP SPSI se-Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan 90 orang peserta ‘Pendidikan Berorganisasi’ yang diselenggarakan Bidang Pendidikan PUK SPKEP SPSI PT. Tokai Dharma Indonesia di Aula Fatmawati, Kinasih Resort, Kota Depok, Jawa Barat, hari Selasa tanggal 5 Februari 2019. Bung Chandra Mahlan semula tak membayangkan jika yang melakukan pengecatan bodi mobil adalah robot, bukan manusia. Namun, sebagian besar perusahaan perakitan mobil di masa kini dipastikan menggunakan robot dalam tahapan Paint Shop (Fasilitas Pengecatan). Sehingga, berpotensi mengurangi jumlah tenaga kerja di sejumlah perusahaan manufaktur, khususnya otomotif. PEMAPARAN DIREKTUR DIKLAT PP FSP KEP SPSI
Direktur Diklat Pimpinan Pusat Fe…

Perjuangan PKWT menjadi PKWTT

Kerja keras tim Advokasi Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimua Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten dan Kota Bekasi yang digawangi oleh Zen Mutowali, S.H dan Asep Opan Sopyan, S.T membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Advokasi Pekerja PT. Matahari Alka dengan status Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dinyatakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung menjadi Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu (PKWTT) atau Pekerja Tetap. Putusan perkara 205 PHI antara Fajar dkk yang mengkuasakan kepada PUK dan PC melawan PT. Matahari Alka dikabulkan sebagian dengan amar putusan sebagai berikut:
1. PKWT Para Penggugat demi hukum menjadi PKWTT;
2. PHK batal demi hukum & hubungan kerja blm terputus;
3. Menghukum Tergugat utk memanggil kerja kembali Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat utk membayar upah & hak lainnya 107.215.250,-
5. Menghukum Tergugat membayar dwangsom 204.220,- setiap hari/org apabila tidak menjalankan putu…