Postingan

Menampilkan postingan dari Juli, 2016

HALAL BIHALAL SPKEP SPSI BEKASI DENGAN MUARA SEMAKIN SOLID

Gambar
Kegiatan PC SPKEP SPSI Kab-Kota Bekasi, hari ini Rabu, 27 Juli 2016 bertempat di Aula Gedung Irigasi Bekasi dengan Agenda Konsolidasi Organisasi dalam Acara Halal bi Halal Keluarga Besar PC SPKEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi.

dengan tema pada Halal Bihalal kali ini adalah "Kembali Fitri, Kembali bersemangat untuk Melindungi, Membela dan Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Keluarganya "

R.Abdullah selaku Ketua umum PP SPKEP SPSI dalam sambutannya menyampaikan tentang pentingnya penguatan organisasi dalam menghadapi tantangan yang semakin berat di era liberalisasi ekonomi. 

Apalagi keberpihakan Pemerintah terhadap Pekerja saat ini semakin Jauh dari Harapan.
Semoga Konsolidasi organisasi hari ini makin membuat organisasi SPKEP SPSI semakin KUAT dan SOLID.

Bravo KSPSI..!!
Bravo PC SPKEP SPSI Kab-Kota Bekasi..!!

PT. MASPION KENCANA DIDUGA MELANGGAR PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Gambar
PT. Maspion Kencana yang beralamatkan di Jl. Kawasan Industri MM 2100 Cibitung, Bekasi tidak membayarkan Hak pekerja berupa Gratifikasi dan Natura yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berdasarkan informasi dari PUK SPKEP SPSI PT. Maspion Kencana dan juga tembusan surat laporan Pelanggaran PKB yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Juni 2016 disebutkan bahwa yang dibayarkan hanya Tunjangan Hari Raya saja, padahal kewajiban Perusahaan yang tertuang dalam PKB Pasal 22 adalah THR, Gratifikasi dan Natura.

Bahwa setelah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi oleh PUK SPKEP SPSI PT. Maspion Kencana dan dilakukan pertemuan oleh Dinas, PUK, dan Perusahaan pada tanggal 28 Juni 2016, DISNAKER Kabupaten Bekasi mengeluarkan Nota Pemeriksaan Khusus tertanggal 29 Juni 2016. Isi dari Nota Pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa PT. Maspion Kencana harus memberikan hak Pekerja yang tertuang dalam PKB tersebut. Sampai dengan detik ini PT. Masp…

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 2016 Rp 4.500.000

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 /PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a.Bahwa ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak; b.Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a; c.Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, Mente…