Postingan

Menampilkan postingan dari September 28, 2016

8 HAK DASAR PEKERJA

1. HAK DASAR PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
b. Moral dan kesusilaan;dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama.
Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi annggota serikat pekerja.
(Dasar hukum , UU 13/2003 UU 21/200 )

2. HAK DASAR PEKERJA ATAS JAMINAN SOSIAL DAN K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Jaminan kematian;
c. Jaminan Hari Tua;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Keselamatan dan kesehatan kerja

Berhak meminta kepada pengusaha untuk dilaksanakannya semua Syarat-syarat Keselamatan dan kesehatan kerja;

Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselama…

PRESIDEN HARUS MINTA MAAF KEPADA RAKYAT INDONESIA

Selasa 27 September 2016 bertempat di halaman Mahkamah Konstitusi (MK) SPKEP SPSI melalui Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) menyampaikan pendapat dimuka umum agar MK menolak Judicial Revew (JR) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang dilakukan oleh beberapa Hakim Ad Hoc. Tak hanya sampai disitu saja, tetapi pada hari yang sama pula GEKANAS menyampaikan SOMSI kepada Pesiden RI (Joko Widodo) agar mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Presiden harus meminta maaf kepada Rakyat Indonesia karena telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-undang serta tidak berpihak pada rakyat, khususnya Pekerja.

Dalam penyampaian pendapatnya kepada MK GEKANAS menilai kalau sampai dikabulkan JR tersebut maka akan merusak tatanan hukum tentang kekuasaan kehakiman dan juga menghilangkan Hak Serikat Pekerja untuk menentukan kadernya duduk menjadi Hakim Ad Hoc. Dalam JR tersebut yang disampaikan oleh beberapa Hakim Ad Hoc menginginkan agar masa jabatan Hakim Ad Hoc d…