Postingan

Menampilkan postingan dari September 19, 2016

TIM PEMBELA PEKERJA/BURUH UNTUK GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL

TIM PEMBELA PEKERJA/BURUH
UNTUK GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL Sekretariat: Ruko Cempaka Mas Blol P/30, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Cempaka Putih, Jakarta SIARAN PERS
TIM PEMBELA PEKERJA/BURUH UNTUK GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL *Tolak upaya memperpanjang masa Jabatan Hakim Ad Hoc hingga usia pensiun yang akan menghilangkan peran keterwakilan Serikat Pekerja* Pada hari ini, Senin, 19 September 2016, Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) yg merupakan aliansi dari berbagai serikat pekerja/buruh dan masyarakat sipil memberikan keterangan secara tertulis melalui kuasa hukumnya, Tim Pembela Pekerja untuk GEKANAS, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), perihal masa tugas hakim Ad Hoc, yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc dari unsur Pekerja, Yakni Mustofa dan Sahala Aritonang dengan Register perkara No. 49/PUU-XIV/2016. Perwakilan dari GEKANAS yang masuk sebagai p…

BERDASARKAN PUTUSAN MK, PHK EFISIENSI TIDAK DIBENARKAN

PUTUSAN Nomor 19/PUU-IX/2011 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Pendapat Mahkamah
 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan lisan dan tertulis Pemerintah, keterangan tertulis DPR, kesimpulan tertulis dari para Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memberikan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut: 
[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan, norma Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 yang menyatakan, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena 56 keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak…